Perkembangan teknologi digital saat ini telah berkembang dengan pesat dengan berbagai inovasinya, diantara perkembangan terbaru yang cukup fenomenal dan merubah pemikiran awam kita ialah hadirnya konsep “dunia digital” atau sering dikenal dengan Metaverse. Hadirnya Metaverse memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki lahan, bangunan dan asset lain serta memiliki event tertentu dan lain-lain berupa virtual atau digital.

 Aset di Metaverse biasanya diperjualbelikan dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) seperti aset kripto, NFT inilah yang merupakan aset digital sejenis sertifikat digital bagi kepemilikan aset di dunia digital dimana bila sudah dienkripsi di blockchain pihak lain tidak dapat menduplikasi atau mereplikasi aset tersebut.

Pemerintah  Daerah Kota Depok melalui DPMPTSP Kota Depok selanjutnya akan membuat kajian potensi Investasi dan Objek Perizinan Metaverse Kota Depok yang akan bekerjasama dengan instansi vertikal seperti BPN dan Kejaksaan Negeri dll untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengeluarkan sertifikat dan perizinan serta objek pajak baru antara lain Sertifikat Lahan, Perizinan Bangunan Gedung (yang semula IMB), Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dll yang kesemuanya dapat diterapkan dalam Metaverse yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah selaku blokchain dapat mengeluarkan NFT yang menjadi sumber PAD. Serta potensi investasi baru yang diharapkan membawa dampak secara ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan Warga Depok. Pemerintah Daerah tentunya akan mempunyai nilai tambah tersendiri dibandingkan pengembang Metaverse swasta, karena Pemerintah Daerah mempunyai wewenang khusus dan kepastian hukum dari negara yang akan lebih dipercaya  oleh calon investor Metaverse (avatar).

Potensi Investasi dan PAD baru dari objek perizinan Metaverse ini pada ujungnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan dalam pembangunan fisik maupun non fisik suatu daerah. Kebijakan ini tentunya membutuhkan kajian yang matang dan perlu diatur dalam regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian Metaverse merupakan suatu potensi bagi daerah yang didalamnya tentu tidak terlepas dari segala resiko yang dapat timbul, semuanya bergantung kepada kebijakan Pimpinan Pusat dan Daerah, jadi kedepannya kami juga akan membedah regulasi-regulasi yang memungkinkan pengembangan program ini.
 

NYMM